Pemerintah Pusat Bantu 538 Rumah Tak Layak Huni Lewat BSPS | Pontianak Uri.co.id

Pontianak Uri.co.id

Menu

Pemerintah Pusat Bantu 538 Rumah Tak Layak Huni Lewat BSPS

Pemerintah Pusat Bantu 538 Rumah Tak Layak Huni Lewat BSPS
Foto Pemerintah Pusat Bantu 538 Rumah Tak Layak Huni Lewat BSPS

URI.co.id, SINGKAWANG – Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan membantu sebanyak 538 rumah tidak layak huni di Kota Singkawang. Sedangkan dari pemerintah provinsi bantuan serupa juga akan diberikan kepada 100 rumah tidak layak huni.

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun ini memang dari pemerintah pusat dan provinsi. Khusus dari pemerintah provinsi, kurang lebih 100 unit rumah tidak layak huni yang akan mendapat bantuan namun khusus yang berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,” kata Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Singkawang, Redi, Jumat (10/3/2017).

Diakui olehnya saat ini proses bantuan tersebut sedang berjalan di beberapa wilayah di Kota Singkawang. Baik itu yang berasal dari pusat maupun yang dari provinsi.

Baca: Pemkot Singkawang Bangun Beberapa Kawasan Terbuka Hijau

“Tahun ini programnya sudah berjalan dan masing-masing rumah akan mendapat bantuan sebesar 15 juta rupiah baik dari pusat maupun provinsi. Untuk pelaksanaannya, dari pusatlah yang menentukan, sedangkan kita di sini, hanya sebagai pendamping tim fasilitator,” ungkapnya.

Tentu bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dimana warga yang menerima bantuan menurutnya langsung ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Untuk mendapatkan bantuan ini, syaratnya status rumah maupun tanah harus milik sendiri tidak boleh sewa atau menumpang. Kemudian orang yang dibantu memang betul-betul masuk dalam kategori miskin,” katanya.

Sementara itu tokoh pemuda Condong, Jarwo  mengharapkan agar bantuan tersebut di kawal dengan baik.  Dan di pastikan agar yang menerima bantuan benar-benar warga yang layak mendapatkan.

“Tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada dari pusat tersebut dapat di selewengkan, jika tidak di kawal dengan benar,” ujarnya.

Selain itu ia juga berharap bantuan ini jangan bersifat tebang pilih, namun memang benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan. Ia juga berharap aparatur setempat di libatkan dalam proses pemberian bantuan ini.

“Jangan ada tebang pilih dengan anggaran yang ada dari pusat dan kita juga mengharapkan agar bantuan yang akan direalisasikan harus melibatkan ketua RT atau pemuka setempat. Karena mereka lebih mengetahui dengan situsai masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (uri/oseph/aura/JS)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Pontianak Uri.co.id