Isu Referendum Aceh, Bambang Soesatyo : TNI Antisipasi Perkembangan, Moeldoko : Wacana Akademik Saja

oleh

Isu Referendum Aceh, Bambang Soesatyo : TNI Antisipasi Perkembangan, Moeldoko : Wacana Akademik Saja

Isu referendum Aceh kembali digaungkan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf alias Mualem. 

Muzakir Manaf yang juga merupakan Ketua DPA Partai Aceh (PA) itu melontarkan pernyataan referendum Aceh saat acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro, Senin (27/05/2019). 

Sontak, pernyataan dari Mualem itu viral di media sosial. Dalam dokumentasi video yang beredar, mantan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 itu menilai demokrasi di Indonesia tidak jelas arahnya.

Mualem menilai Indonesia saat ini di ambang kehancuran. Menurut dia, lebih baik rakyat Aceh ini mengadakan referendum.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Bambang Soesatyo menolak dengan tegas wacana referendum yang dimunculkan oleh Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf.

“Kami menolak secara tegas rencana referendum yang akan dilaksanakan oleh rakyat Aceh mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dan NKRI adalah harga mati,” kata Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis, Jumat (31/05/2019).

Ia mengimbau TNI untuk mengantisipasi perkembangan dari isu tentang referendum Aceh agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Mengimbau kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengantisipasi perkembangan dari isu tentang referendum Aceh agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tidak menimbulkan pergolakan politik daerah lainnya,” pintanya.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Uri.co.id)

Hal tersebut juga dapat mencegah timbulnya pergolakan politik di daerah lainnya.

Bamsoet panggilan akrabnya, juga meminta para akademisi dan ahli hukum tata negara menjelaskan langsung kerugian dari referendum yang akan diderita oleh masyarakat Aceh.

Berkaca pada berpisahnya masyarakat Timor Timur usai memisahkan diri dari Indonesia.

“Kami mengimbau kepada akademisi dan pakar hukum tata negara secara bersama untuk menjelaskan kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari adanya referendum,” kata Bambang.

“Seperti menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada provinsi Timor Timur,” tandasnya. 

Wiranto Tegaskan Istilah Referendum Sudah Tidak Relevan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu dan wacana soal referendum yang muncul di Aceh.

Ia pastikan referendum tidak akan terjadi di Indonesia.

“Masyarakat kami harapkan tidak mempermasalahkan itu dan tidak kemudian terjebak pada hoaks,” kata Wiranto setelah pimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/05/2019).

Istilah referendum, kata dia, sudah tidak diatur lagi dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Wiranto, wacana referendum di Aceh sudah tidak relevan.

“Yang terpenting yang perlu saya sampaikan bahwa masalah referendum itu sebenarnya dalam khasanah hukum positif di Indonesia, itu sudah selesai, sudah tidak ada,” jelas Wiranto.

Aturan mengenai referendum telah dibatalkan melalui sejumlah payung hukum. Beberapa diantaranya seperti Ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 1998 yang mencabut TAP MPR Nomor 4 Tahun 1993 tentang Referendum.
Menkopolhukam RI, Wiranto

Menkopolhukam RI, Wiranto (KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO)

Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Referendum juga dianggap tidak relevan oleh pengadilan internasional.

“Jadi ruang untuk refrendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada. Jadi tidak relevan lagi,” kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI era Orde Baru itu menduga isu referendum Aceh timbul ke permukaan akibat kekecewaan kalah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Ya sangat boleh jadi lah. Mungkin ada kekecewaan karena pilgub kalah, sekarang Partai Aceh juga mungkin kursinya merosot ya,” tandasnya. 

Moeldoko : Wacana Akademik Saja

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai isu referendum di Aceh muncul disebabkan emosi semata.

“Isu itu bukan hal yang fundamental. Itu hanya emosi saja. Emosi karena enggak menang,” ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jumat (31/05/2019).

Menurut Moeldoko, isu itu dimunculkan karena Partai Aceh tidak memenangkan suara di Aceh sehingga muncul ketidakpuasan dari para pemimpinnya.
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Uri.co.id/ BELLA)

Isu referendum pun dipakai. Mantan Panglima TNI itu juga menilai, isu itu tidak akan memengaruhi masyarakat.

Itu diyakini hanya akan berada sebatas wacana akademik.

Oleh sebab itu, Moeldoko meminta publik tak merespon isu itu secara berlebihan.

“Namanya emosi, jangan ditanggapi berlebihan ya. Itu hanya wacana akademik saja atau ya bercandalah,” ujar Moeldoko. (*)

Yuk, follow akun Instagram (IG) Pontianak :  ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!