DPRD Pontianak Apresiasi Layanan Pajak Home Kalbar dari BPKPD Kalbar

oleh

DPRD Pontianak Apresiasi Layanan Pajak Home Kalbar dari BPKPD Kalbar

PONTIANAK – Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar sangat mengapresiasi aplikasi untuk smartphone yang bernama “Layanan Pajak Home Kalbar” yang di luncurkan oleh BPKPD Kalbar dalam rangka mengoptimalkan pendapat pajak kendaraan bermotor.

“Prinsipnya itu suatu langkah yang bagus sekali dalam rangka mempermudah pelayanan bagi masyarakat,” katanya, Sabtu (25/5/2019)

Kendati dirinya sangat mengapresiasi hal tersebut, ia menyarankan agar BPKPD memperhatikan beberapa hal dalam proses penerapan program yang ada.

“Pertama inikan teknologi, dan teknologi ini kan bisa terjadi eror, bisa terjadi hal – hal yang tidak kita inginkan, sehingga dapat menimbulkan kekecewaan di masyarakat, seperti adanya keterlambatan pelayanan, dan gangguan pelayanan lain, sehingga ini harus bisa di antisipasi, dan tidak bisa hanya menggantungkan diri kepada teknologi itu sendiri,”ujar Herman Hofi Munawar.

Kemudian, ia menekankan aplikasi yang ada harus benar – benar prima sehingga aplikasi yang ada dapat menjadi harapan masyarakat dalam hal pelayanan.

“Baiknya untuk aplikasi ini juga bisa memberikan informasi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh masyarakat, dan baiknya juga dalam hal ini ada ruang untuk masyarakat untuk bisa mengkonfirmasi lebih lanjut terhadap pajak yang akan di bayarkan,”jelas Herman.

Selanjutnya, dalam proses penjemputan atau pemungutan pajak sendiri di harapnya pihak terkait dapat memperhatikan SDM yang digunakan.

Ia mewanti – wanti, jangan sampai terjadi pungutan liar dilapangan antara petugas pemungut pajak dengan masyarakat.

“Saya pikir yang paling perlu sekali itu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, aparat yang kelapangan jemput bola itu merupakan aparat yang prima, pemahaman mereka terhadap tata cara pemungutan pajak mesti harus kongkrit,”terangnya.

Selain itu, dalam hal pembayaran pajak ini juga harus transparan, dalam prosesnya.

“Inikan masih ada ruang untuk bertemu petugas, ruang untuk negosiasi dalam membayar pajak, dan ini tentunya harus ada instrumen untuk mengantisipasi kalau ada petugas – petugas yang nakal,” jelasnya.

()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!